KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, Gus Yahya Pilih Bungkam
Info Sentani. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait penentuan dan pembagian kuota haji tahun 2024 yang terjadi saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama. Kasus ini mendapat perhatian publik, mengingat kompleksitas dan pentingnya distribusi kuota haji bagi masyarakat Indonesia.
Namun, saat dimintai tanggapan soal keterlibatan sang adik dalam kasus tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memilih untuk tidak memberikan pernyataan. Ia menghindari pertanyaan wartawan dan langsung masuk ke dalam mobil usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Dalam pertemuan itu, Gus Yahya mengaku hanya membahas program-program PBNU dan kerja sama strategis dengan pemerintah. Termasuk target pengelolaan 1.000 titik MBG (Mobilisasi Berbasis Gerakan) yang didorong oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut Prabowo ingin agar NU semakin aktif dalam mendukung program-program pemerintah.
Baca Juga : Usai Temui Prabowo, Gus Yahya Ungkap PBNU Ditugaskan Kelola 1.000 Dapur MBG
Meski membuka diri soal agenda kerja sama NU dan pemerintah. Gus Yahya enggan menanggapi isu sensitif lainnya, termasuk soal konflik di Timur Tengah dan pernyataan kontroversial Gus Ulil terkait kelompok wahabi. Ketika pertanyaan mengarah pada kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama Yaqut, ia memilih diam dan menghindar.
Kasus Kuota Haji di KPK Masih Tahap Penyelidikan
KPK melalui Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proses distribusi kuota haji 2024. Asep menyatakan bahwa sejumlah pihak telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun, ia enggan membeberkan detail karena proses penyelidikan bersifat tertutup.
Laporan dugaan penyimpangan ini salah satunya datang dari organisasi Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK). Mereka menilai ada kejanggalan dalam alokasi kuota tambahan haji. DPR RI juga sebelumnya sempat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk menelusuri berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk pengelolaan kuota.
Yaqut sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait penyelidikan ini. Sementara itu, publik menanti transparansi lebih lanjut dari KPK dan pemerintah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan haji yang berskala nasional tersebut.
