Info Sentani — Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mengeluarkan delapan poin imbauan guna memastikan proses demokrasi berjalan aman, damai, dan adil.
Imbauan ini disampaikan oleh anggota BP3OKP Papua, Alberth Yoku, usai pertemuan koordinasi bersama KPU, Bawaslu, Polda Papua, dan Kodam XVII/Cenderawasih di Gedung Keuangan Negara Jayapura, Rabu (9/7/2025). Imbauan tersebut juga telah ditandatangani seluruh pihak terkait.
Salah satu poin penting dalam imbauan itu menekankan larangan bagi kepala daerah untuk menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye pasangan calon.
Aparat dan Penyelenggara Pemilu Diimbau Netral
Alberth Yoku juga menyoroti pentingnya netralitas aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri. Ia meminta agar kedua institusi tersebut tidak memihak, melainkan fokus menjaga stabilitas dan ketertiban selama pelaksanaan PSU.
“Kami juga mendorong KPU dan Bawaslu tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggara pemilu harus bekerja profesional dan netral agar hasil PSU dapat diterima semua pihak,” ujar Alberth.
Baca Juga : Pj Gubernur Ajak MRP Sukseskan PSU Papua
Dorong Partisipasi Masyarakat
BP3OKP Papua mengimbau masyarakat agar tidak golput dan tetap menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Alberth berharap tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi meski pemilihan diulang.
“Demokrasi menuntut kedewasaan, jadi silakan gunakan hak politik secara bijak dan pilih pemimpin sesuai hati nurani,” tambahnya.
Selain itu, masyarakat diminta menjaga suasana damai dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik horizontal.
Koordinasi Semua Pihak Diperkuat
Pertemuan ini juga membahas langkah-langkah antisipasi untuk menghindari potensi gangguan keamanan dan logistik. BP3OKP memastikan koordinasi dengan aparat dan lembaga penyelenggara pemilu akan terus dilakukan hingga pelaksanaan PSU selesai.
Alberth Yoku menegaskan, suksesnya PSU bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi butuh dukungan penuh seluruh elemen masyarakat.
