Singapura Siap Jalankan Ekstradisi, Pemerintah RI Optimistis Paulus Tannos Dipulangkan
Info Sentani – Pemerintah Singapura menyatakan komitmennya untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) dengan Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam forum Leader’s Retreat di Parliament House, Senin (16/6/2025).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyambut baik komitmen tersebut. Menurutnya, ini adalah langkah besar dalam memperkuat kerja sama hukum lintas negara.
Komitmen Ekstradisi Disepakati, Sidang Paulus Tannos Digelar 23 Juni
“Salah satu poin utama dalam pertemuan adalah komitmen Singapura menjalankan perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani,” ujar Supratman dalam keterangannya.
Salah satu yang disorot adalah peluang pemulangan buron e-KTP Paulus Tannos dari Singapura. Direktur Jenderal AHU Kemenkumham, Widodo, mengatakan seluruh dokumen dan data dukung sudah diserahkan ke otoritas Singapura sejak Februari 2025.
Baca Juga : Sapa Pekerja Migran di Singapura, Menko PM Tegaskan Komitmen Perlindungan PMI
Widodo menyebut sidang pendahuluan (committal hearing) untuk ekstradisi Paulus Tannos akan digelar di Pengadilan pada 23–25 Juni 2025. Saat ini, Tannos masih ditahan dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Pemerintah Indonesia meminta Tannos kooperatif dan menghormati proses hukum.
“Dokumen sudah lengkap, kami optimistis pengadilan Singapura akan menyetujui ekstradisi,” kata Widodo.
Selain membahas isu ekstradisi, kedua negara juga menegaskan komitmen kerja sama dengan menandatangani sejumlah MoU strategis. Kesepakatan ini mencakup pengembangan energi hijau, peningkatan teknologi pertanian, serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepri. Lebih lanjut, kedua negara juga memperkuat kolaborasi dalam ketahanan pangan, memastikan stabilitas dan inovasi dalam sektor pertanian. Dengan langkah ini, hubungan bilateral semakin erat, membuka peluang investasi baru, serta mendukung pembangunan berkelanjutan bagi kedua negara.
